perundingan linggarjati feature

Perundingan Linggarjati 15 November

Hari ini, 15 November terjadi sebuah perundingan, perundingan yang menegaskan status kemerdekaan Indonesia antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tahun 1946.

Bermula dari NICA yang membonceng AFNEI yang datang ke Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, karena Jepang telah memberi status quo di Indonesia. Disini tujuan NICA adalah tidak terimanya negara bekas jajahannya yaitu Indonesia merdeka secara mudah.

NICA (Nederlandsch Indië Civil Administratie atau Netherlands-Indies Civil Administration) yaitu tentara Belanda yang bertugas mengontrol daerah Hindia-Belanda (Indonesia) setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Perang Dunia II atau 14 Agustus 1945. Sedang AFNEI (Allied Forces Netherland East Indies) adalah pasukan sekutu yang bertugas di Indonesia untuk melucuti senjata orang-orang Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya serta membebaskan orang-orang sekutu yang ditawan Jepang dan menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang untuk Indonesia.

Kemudian AFNEI yang bertanggung jawab atas konflik politik dan militer di Asia, menjembatani perundingan antara Indonesia dan Belanda pada 15 november 1946 di Linggarjati. Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sedang Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook, dan Lord Killearn dari Inggris yang menjadi moderator. Perjanjian ini menghasilkan :

  1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura.
  2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 januari 1949.
  3. Pihak Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
  4. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), Indonesia berhak ikut Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni.

Sayangnya, perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia, antara lain dari Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Rakyat Indonesia dan Partai Rakyat Jelata. Mereka menyatakan bahwa Perjanjian Linggarjati menunjukkan lemahnya Pemerintahan Indonesia untuk pertahanan kedaulatan Negara Indonesia. Akhirnya Pemerintah menanggapi isu ini dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) no. 6/1946, yang bertujuan untuk menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar Pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggarjati.

perundingan linggarjati

Komite Nasional Indonesia Pusat adalah Badan Pembantu Presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Komite ini diakui sebagai cikal bakal Badan Legislatif di Indonesia.

Belanda melakukan pelanggaran Perjanjian Linggarjati pada tanggal 20 Juli 1947 dengan menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini yang dinyatakan oleh H.J. van Mook. Akhirnya pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Ini terkait akibat perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

Sumber:

Perundingan Linggarjati

Komite Nasional Indonesia Pusat

About the author

Abdul Aziz Muslim Alqudsy

View all posts